Otonomi daerah terhadap prospek indonesia

PROSPEK OTONOMI DAERAH TERHADAP INDONESIA

 Akhir2 ini banyak polemik  timbul sejak adanya otonomi daerah , memang ada yg positif dan juga ada yang negative, tapi menurut saya lebih banyak yg negative contoh nya : makin banyaknya kepala daerah yg jadi tersangka kasusu korupsi, tumpang tindih wewenang dan kekuasaan yg berakibat lambanya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, selain itu yg paling menyayat hati saya adalah pengundulan hutan di pulau sumatera dan Kalimantan hanya untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Dampaknya banir bandang karena ekosistem rusak , bahkan habitat  gajah , orang utan , dan burung- burung langka yang sangat jelas di lindungi oleh undang- undang  hanya tinggal isapan jempol belaka , berikut ini mungkin ada artikel yg bisa menjadi referensi

OTONOMI DAERAH SISAKAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI KEUNTUNGAN

Jakarta – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri melihat selama empat tahun pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan persoalan baru yakni masih munculnya ketimpangan distribusi keuntungan antardaerah. “Saat ini persoalan yang muncul adalah manfaat atau keuntungan daerah satu dengan daerah yang lain berbeda. Jadi masalahnya ada pada distribusi keuntungan,” kata Faisal di sela-sela seminar mengenai otonomi daerah di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (8/9/2004). Menurut Faisal, sebenarnya dalam penerapan desentralisasi, perimbangan keuangan pusat dan daerah sudah semakin baik. Hal itu ditunjukkan dengan indeks ketimpangan antardaerah yang semakin mengecil. Walaupun diakui, kadang daerah merasa manfaat dari desentralisasi belum optimal, terutama dari sisi pendapatan daerah. Hal itulah yang menyebabkan daerah mengeluarkan sejumlah Perda untuk mendorong pendapatan asli daerahnya.

Hal senada juga diungkapkan peneliti senior LPEM-UI, Robert A. Simanjuntak. Menurut Robert, selama empat tahun penerapan otonomi daerah telah muncul 3.393 peraturan daerah (Perda), dimana berdasarkan evaluasi Depkeu, tercatat sebanyak 293 Perda yang bermasalah. Hingga kini, Depdagri telah membatalkan 255 Perda tersebut. “Sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diatur melalui Perda ternyata tidak efisien dan cenderung menimbulkan distorsi bagi kegiatan ekonomi, sehingga mengganggu para pengusaha dan investor dalam melakukan kegiatannya di daerah,” katanya. Robert menyarankan, dalam rangka perbaikan struktur keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), bisa dilakukan langkah-langkah taktis yang meliputi peningkatan otonomi perpajakan, peningkatan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan. Dicontohkannya, untuk otonomi perpajakan, pemerintah psuat bisa menyerahkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada daerah. Kedua, melakukan sur-chargeataupun piggy-backed atas pajak penghasilan dan cukai.

Pada kesempatan tersebut, peneliti LPEM UI lainnya Bambang Brodjonegoro mengkritisi penerapan dana alokasi umum (DAU) yang jauh dari konsep pemerataan. Pasalnya, DAU ternyata mengalami kesenjangan antara daerah satu dan lainnya. Demikian pula mengenai bagi hasil sumber daya alam (SDA) dan bagi hasil pajak. Dicontohkannya, pada tahun 2003, bagi hasil sumber daya alam untuk daerah Kutai mencapai Rp 1,12 triliun, sedangkan daerah lainnya seperti Bengkalis hanya menerima Rp 680 miliar, Siak Rp 330 miliar, Rokan Hilir Rp 320 miliar dan Kutai Timur Rp 280 miliar. Sayangnya, dana bagi hasil SDA ini sering telat pencairannya sehingga mengakibatkan daerah-daerah tersebut mempunyai surplus anggaran tahun berikutnya lebih dari 20 persen dari APBD. Mengenai distorsi yang menyangkut bagi hasil pajak juga terlihat dari dua jenis pajak yakni PBB dan pajak penghasilan (PPh). Ketimpangan ini menunjukkan tidak adanya pemerataan kemampuan fiskal. Misalnya, DKI Jakarta pada tahun 2003 menerima bagi hasil pajak sebesar Rp 3,6 triliun. Sedangkan daerah lain seperti Tangerang hanya menerima Rp 190 miliar dan kota terbesar kedua setelah Jakarta yakni Surabaya, hanya mendapat Rp 260 miliar. (ani/)

REFERNSI : http://www.detikfinance.com/read/2004/09/08/133356/204976/4/otonomi-daerah-sisakan-ketimpangan-distribusi-keuntungan

 

 

 

SBY: Kenaikan Transfer Dana ke Daerah Jangan Diikuti Korupsi

 

Jakarta – Transfer dana ke daerah terus naik hingga dua kali lipat dalam 5 tahun belakangan. Presiden SBY berharap kenaikan transfer dana tersebut tidak diikuti oleh kenaikan penyimpangan.

Demikian disampaikan Presiden SBY dalam pidato nota keuangan di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (3/8/2009).

Bagi SBY, anggaran yang makin besar ke daerah, sudah seharusnya diikuti oleh kompetensi dan tanggung jawab penuh dari segenap aparatur pemerintahan, untuk mengelola anggaran tersebut secara baik dan transparan, bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

“Kita harus memastikan bahwa anggaran yang semakin besar ini, tidak diikuti dengan semakin meningkatnya penyimpangan, mismanagement, apalagi korupsi di daerah,” katanya.

Dalam lima tahun terakhir, transfer dana APBN ke daerah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp 150,5 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 309,8 triliun pada RAPBN tahun 2010 atau meningkat rata-rata sebesar 19,8 persen per tahun.

“Besarnya dana APBN yang dialokasikan ke daerah, membuktikan komitmen kita semua untuk menjalankan desentralisasi dan otonomi secara konsisten dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Selain masalah transparansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, SBY juga mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan daerah, untuk tidak melakukan kejahatan korupsi.

“APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pepatah mengatakan ‘gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang’. Marilah kita mengemban amanah dan tanggung jawab dengan baik, sehingga meninggalkan nama yang baik pula,” katanya.
(epi/lih)

REFERENSI : http://www.detikfinance.com/read/2009/08/03/112700/1176304/4/sby-kenaikan-transfer-dana-ke-daerah-jangan-diikuti-korupsi

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s